RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT TOLAK KENAIKAN TDL SERUAN AKSI MASIF RAKYAT

• 
  
• 

Created on Friday, 04 January 2013 12:54

Written by dini infakta

Rencana kenaikan Tarif Dasar Listri (TDL) berkisar 15-20 %) yang berkisar rata-rata 15% kenaikan akan menuai badai amarah rakyat, pasalnya PLN BUMN perusahan Monopoli listrik mestinya mampu mengelola listrik memenuhi kebutuhan masif rakyat, yang terjadi justru PLN merugi yang disebakan kerna tidak efisien sekitar tahun 2009 yang lalu hingga batas waktu berjalan dan kerugian itu melebihi 30 triliun sehingga rakyat jadi korban dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sedangkan alasan lainnya penyebab tidak efisiennya adalah kerna perubahan pembangkit listrik dari bahan bakar minyak ke gas.

Gagasan kenaikan TDL ini sudah dicanangkan sejak awal oleh pemerintah seperti yang disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik desember 2012 lalu, padahal cukup jelas bahwa rakyat menolak kenaikan TDL tersebut dengan alasan dan kepentingan apapun termasuk alasan untuk mengatur zona kenaikan untuk indusri tertentu. Industri Tekstil adalah perusahaan yang akan terpukul dengan rencana kenaikan ini, termasuk perhotelan dan jasa.

Disisi lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kenaikan TDL ini akan berpengaruh kesektor umum lainnya seperti kebutuhan SEMBAKO dan industri kecil menengah kebawah dan berdampak fatal dalam perekonomian rakyat, kenaikan 15 % di awal 2013 ini baik kenaikan langsung 15 %/tahun atau bertahap maka dampaknya akan lebih berbahaya kerna pengaruh efek domino kenaikan TDL tersebut, dan menjadi tidak penting tentang fariasi besaran kenaikan TDL kerna semua sektor akan terkena dampaknya.

Mestinya PLN sebagai perusahaan yang monopoli sejak awal sudah mengelola kelistrikan nasional dengan strategis memanfaatkan sumber-sumber energi migas dan diberdayakan secara maksimal termasuk Tata kelola secara nasional sumber-sumber energi lainnya oleh Negara seperti Batu Bara tambang dan Emas.
Kini sumber-sumber energi strategis itu sudah dikuasai oleh asing melebihi 75 % bagi hasil yang dikuasai asing melalui transaksi Internasional dan kontrak karya.

Dengan di Cabutnya UU MIGAS desember 2012 yang lalu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka Kontrak asing BP MIGAS dan atau PLN sebagai Pengelola yang sudah terlanjur dirampas dan dikuasai oleh asing secara tidak adil hingga 2017 mendatang (Kontrak asing dengan Indonesia sudah berlangsung sejak 1967 sejak rezim ORBA berkuasa dengan payung hukum UU PMA NO 1 tahun 1967 tentang PENANAMAN MODAL ASING) Maka yang saat ini mesti dilakukan adalah NASIONALISASI ASET-ASET NEGARA (dan bukan renegosiasi) dengan penguasaan mencapai 80% bagi hasil untuk Indonesia dan hanya memberi konpensasi kepada asing tidak lebih dari 20% bagi hasil.

Regulasi strategis dan pencabutan serta perubahan perundang-undangan mesti di tetapkan alas dasar hukumnya dan semestinya menjadi program Legeslasi nasional oleh lembaga DPR bersama-sama Presiden/ pemerintah, termasuk dengan mencabut UU PENANAMAN MODAL NO 25 tahun 2007 serta perundang-undangan terkaitnya yang tidak pro rakyat, yang tidak menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat baik secara ekonomi maupun secara politik.Semua peraturan perundang-undangan yang tidak pro rakyat itu harus dicabut dan diganti dengan UU yang baru.
@ Salam Juang Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.

Rakyat Indonesia Menggugat Tuntut KPK dan Pemerintah

Tribun Rakyat, 9 December 2012 - Oleh Tribun Rakyat

Jakarta-TR. Element masyarakat yang mengatasnamakan Rakyat Indonesia Menggugat berunjuk rasa di depan Taman Ismail Marjuki Cikini Jakpus.

Dalam orasinya massa mengatakan bahwa negara ini miskin dan buruk karena koruptor. Kami meminta kepada KPK untuk memeriksa Wakil Presiden Budiono dan Sri Mulyani dalam kasus Century yang sekarang tidak jelas pelakunya. Kita negara kaya raya tapi miskin karena korupsi dan menjarahan kekayaan alam oleh asing. SBY harus turun sekarang juga karena telah mengkhianati UUD 45 yaitu dalam pasal 33 bahwa kekayaan alam dan kandungannya harus dinikmati oleh rakyatnya.

Pukul 12.00 wib massa menuju ke kediaman Budiono, namun diblokir aparat keamanan dan selanjutnya massa menuju Bundaran Hotel Indonesia.

Dalam orasinya di Bundaran Hotel Indonesia menuntut :
1. Menuntut Ketua KPK untuk segera turun dari jabatannya karena tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus besar seperti dijanjikan.
2. Segera meminta komisioner KPK membuat dan laporkan kepada rakyat di depan pers atas hasil penyidikan terkait Kasus Century, Wisma Atlit, Hambalang.
3. Memanggil dan memeriksa Budiono dan Sri Mulyani terkait Kasus Century
4. Menangkap semua elit politik yg terlibat melakukan tindak pidana korupsi.(Setya)

Besok, Rakyat Indonesia Menggugat Siap Turunkan Demonstran Lebih Besar Danny Kosasih 9 Dec 2012 13:30:07

Efendy mengatakan bahwa aksi Indonesia menggugat masih belum selesai. Rencananya besok berbagai elemen yang hari ini tidak bisa bergabung akan ikut bergabung.Jakarta, Aktual.co — Aksi Rakyat Indonesia Menggugat yang dilakukan oleh belasan elemen masyarakat yang akan menuju rumah dinas Wapres Boediono terpaksa terhenti karena hadangan yang dilakukan oleh puluhan polisi.Aksi Rakyat Menggugat (Foto:Aktual.co/Oke)

Koordinator aksi Efendi Asman mengatakan, hadangan yang dilakukan oleh polisi di Jl. Lembang membuat para pendemo terpencar dan aksi tidak bisa di lanjutkan kembali.

"Kita tidak ingin terjadi bentrok makanya kami mengalah," ungkapnya kepada Aktual.co di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (9/12).

Efendy mengatakan bahwa aksi Indonesia menggugat masih belum selesai. Rencananya besok berbagai elemen yang hari ini tidak bisa bergabung akan ikut bergabung.

"Malam ini kita akan menginap di TI.  Disana kita akan konsolidasi lagi untuk besok," tambahnya

Epung Saepudin -

Aksi Seratusan Aktivis Anti Korupsi ke Rumah Boediono Dihadang Polisi Danny Kosasih 9 Dec 2012 12:15:17

Aksi Rakyat Menggugat Boediono (Foto: Aktual.co/Oke)
Efendy Saman selaku koordinator aksi mengatakan masih akan berkordinasi oleh polisi agar aksi ini bisa terus berjalan dengan lancar. "Polisi menghadang kami, tapi kami masih akan terus melanjutkan sampai bundaran Hotel Indonesia," tambahnya. Jakarta, Aktual.co —  Seratusan aktivis anti korupsi dari berbagai organisasi bergerak ke rumah dinas Wakil Presiden Boediono. Hanya saja, sebelum tiba ke lokasi, para aktivis 
tertahan oleh hadangan polisi tepatnya di JL Cik Ditiro, Jakarta Pusat.Puluhan polisi yang bersiaga di rumah dinas Boediono, mengalihkan jalur yang akan di lewati oleh massa aksi.

"Ini masih wilayah ring satu, mereka tidak bisa lewat," ungkap Suhendarman, salah seorang polisi yang mengamankan aksi, Minggu (9/12).

Hingga saat ini, massa aksi masih tertahan di Jl Lembang karena mereka tidak bisa melalui jalur yang telah direncanakan.

Efendy Saman selaku koordinator aksi mengatakan masih akan berkordinasi oleh polisi agar aksi ini bisa terus berjalan dengan lancar. "Polisi menghadang kami, tapi kami masih akan terus melanjutkan sampai bundaran Hotel Indonesia," tambahnya.

Epung Saepudin -

Blok Mahakam Harus Dinasionalisasi Untuk Kesejahteraan Rakyat!

Kontrak migas Blok Mahakam, yang akan berakhir pada tahun 2017, mestinya menjadi pintu masuk bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan kontrol negara terhadap kekayaaan alam nasional.

“Kita sekarang memasuki era perang perebutan Sumber Daya Alam (SDA). Masing-masing negara berusaha mengamankan SDA-nya. Dengan begitu, pemerintah kita juga mestinya berfikir mengamankan SDA kita,” kata pengamat dari Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, saat diskusi bertajuk “Tegakkan Pasal 33 UUD 1945: Nasionalisasi Blok Mahakam Untuk Kesejahteraan Rakyat” di kantor KPP PRD, Jumat (9/11/2012).

Menurut Hatta, dalam konteks blok Mahakam, posisi mendorong negara mengambil-alih blok Mahakan pasca berakhirnya kontrak itu sudah sangat moderat. “Ya, ini sudah tindakan selemah-lemahnya iman,” katanya.

Tindakan itu, menurut dia, sangat berbeda dengan tindakan radikal yang dilakukan pemerintahan kiri di Amerika Latin, seperti Venezuela, Bolivia, dan Ekuador, yang mengambil-alih asset korporasi asing melalui aksi nasionalisasi.

Hatta mengungkapkan, Blok Mahakam masih punya potensi yang besar, yakni potensi pemasukan kas negara sebesar 160 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1500 triliun. Ditambah lagi, blok Mahakam merupakan ladang gas terbesar di Indonesia.

Selain itu, Hatta menjelaskan, bangsa Indonesia punya kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam. “Saya sudah tanya ke pihak pertamina, mereka bilang mampu untuk mengelola Blok Mahakam. Pertamina sudah punya pengalaman sukses ketika mengelola LNG Badak,” ungkapnya.

Persoalan lainnya, seperti modal dan kendala teknis, juga bisa diatasi. “Pilihannya tinggal satu,” kata Hatta Taliwang, “kita harus mengelola Blok Mahakam. Kalau Blok Mahakam sampai jatuh ke tangan asing lagi, maka iman nasionalisme para penyelenggara negara patut dipertanyakan.”

Sementara itu, aktivis LBH Nusantara, Effendi Saman, menganggap persoalan Blok Mahakam sebagai ekspresi neo-kolonialisme di Indonesia. “Semua itu terjadi karena praktek neokolonialisme dilegitimasi oleh regulasi, seperti UU Penanaman Modal Asing,” paparnya.

Bagi Effendi Saman, salah ciri negara merdeka adalah adanya kedaulatan terhadap sumber daya dan kekayaan alamnya. Tetapi Rezim Soeharto, lalu dilanjutkan oleh rezim pasca reformasi, justru mengembalikan praktek neokolonialisme.

Karena itu, terkait persoalan Blok Mahakam, Effendi Saman menegaskan, “pilihan kita cuma nasionalisasi. Tak mungkin kita melakukan renegosiasi. Sebab, imperialis tak mungkin mau menyerahkan SDA itu kepada kita.”

Karena itu, Effendi Saman menganjurkan agar dibangun sebuah gerakan politik yang lebih kuat sebagai jalan memutus mata-rantai neokolonialisme di Indonesia.

Dalam konteks nasionalisasi, Rudi Hartono, aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), berusaha mengambil pelajaran dari pengalaman nasionalisasi di Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales.

Menurut Rudi Hartono, sejarah eksplorasi pertambangan di Bolivia, seperti juga di Indonesia, terkait erat dengan praktek kolonialisme. Dengan begitu, kata Rudi, keberadaan perusahaan tambang di sana sering dianggap ekspresi neokolonialisme.

Dalam konteks Bolivia, Rudi bilang, “negara ini punya sejarah panjang dalam penyingkiran masyarakat asli (pribumi). Termasuk dalam pengelolaan SDA di negeri itu. Makanya, salah satu janji poltik Morales adalah mengembalikan kontrol rakyat atas SDA.”

Akhirnya, tiga bulan pasca dilantik sebagai Presiden, tepatnya 1 Mei 2006, Evo Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi perusahaan migas.

Akan tetapi, menurut Rudi, pengalaman nasionalisasi di Bolivia sangat berbeda dengan pengertian nasionalisasi pada umumnya, seperti dilakukan Venezuela, Argentina, Rusia, dan lain-lain. “Di sana, dekrit nasionalisasi tidak mengarah pada pengambil-alihan asset. Yang terjadi di Bolivia, negara hanya menuntut kenaikan pajak, renegosiasi kontrak, dan penguatan kembali peran perusahaan migas negara,” ungkap Rudi.

Skema itu terjadi, ungkap Rudi, karena Bolivia menyadari keterbatasannya dalam hal modal, teknologi, dan tenaga ahli/terampil. “Maklum, masyarakat adat, yang menjadi komponen utama Revolusi, cukup lama disingkirkan dari ruang-ruang politik, ekonomi, dan sosial-budaya, termasuk lembaga pendidikan,” paparnya.

Meski demikian, Rudi menegskan, rakyat Bolivia berhasil menegaskan kedaulatan dan martabat-nya terhadap negeri-negeri imperialis. Tak hanya itu, negara juga berhasil memulihkan kontrolnya terhadap SDA. Dengan begitu, negara bisa menggunakan keuntungan SDA itu untuk kesejahteraan rakyat.

“Pendapatan migas Bolivia naik dari 173 juta dollar AS pada tahun 2002 (sebelum Evo Morales berkuasa) menjadi 1,57 milyar dollar AS pada tahun 2007. Sebagian besar keuntungan itu didistribusikan untuk pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.

Dengan melihat pengalaman Bolivia, Rudi menegaskan, “keterbatasan modal, teknologi, dan tenaga ahli tidak bisa diletakkan sebagai batu penghalang bagi upaya negara memulihkan kontrolnya terhadap SDA.”

Lagi pula, kata dia, kalau dibandingkan dengan Bolivia, Indonesia lebih punya modal, teknologi, dan tenaga ahli. Bahkan, perusahaan migas negara, yakni Pertamina, sudah mengantongi pengalaman sukses dalam mengelola sejumlah blok migas.

Pemimpin Redaksi Berdikari Online ini menggaris-bawahi tiga alasan mengapa Blok Mahakam harus dinasionalisasi. Pertama, aspek kedaulatan bangsa. Pengambil-alihan Blok Mahakam oleh negara bisa menjadi pintu masuk bagi bangsa untuk memulihkan kontrolnya terhadap SDA-nya.

Kedua, untuk mengamankan politik energi nasional. Dengan menguasai blok Mahakam, Indonesia bisa menambah pasokan gas-nya. Itu bisa dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar PLN, transportasi, industri, dan masyarakat.

Ketiga, soal konektivitas antara pengeloalaan SDA dan kesejahteraan rakyat. Selama ini, pengelolaan SDA di bawah korporasi asing tak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Kita berharap, ketika Blok Mahakam dikelola oleh negara, tentunya dengan partisipasi rakyat di dalamnya, bisa terjadi transfer keuntungan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perbaikan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20121111/blok-mahakam-harus-dinasionalisasi-untuk-kesejahteraan-rakyat.html#ixzz2HTQUmXfI 

Rezim SBY dan Parlemen Sudah Rusak, Saatnya Revolusi!

Jakarta (VoA-Islam) – Moralitas rezim SBY dan DPR sudah rusak,  jatuh ke titik terendah. DPR menjadi sarang korupsi, istana menjadi tempat mengampuni (grasi) para koruptor dan bandar narkoba. Mafia minyak hingga mafia narkoba merajalela di negeri ini hingga ke dalam istana. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, jaksa, menjadi distributor narkoba. Akibatnya negara dan rakyat disandra oleh para pengkhianat dan penjahat.

Demikian terungkap dalam diskusi publik di Cikini Kafe, Senin (12/11) dengan topik “Mendakwa Rezim SBY-Parlemen Melalui Jalan Revolusi”. Hadir sejumlah pembicara dalam kalangan LSM dan elemen mahasiswa, diantaranya: Adhie Massardi, Hatta Taliwang, Effendi Saman (LBH Nusantara), Salamudin Daeng (AEPI-Jakarta), Haris Rusli (Petisi 28), Gojali Harahap (Nasionalisme Center), Roy Simanjuntak (Bendera), Masinton Pasaribu (Repdem) dan para aktivis lainnya.

Pengkhianatan demi pengkhianatan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin telanjang di depan mata rakyat Indonesia. Semakin jelas, SBY adalah kaki tangan kapitalis, setiap kebijakannya adalah kepatuhan mengikuti perintah lembaga keuangan internasional, negara-negara imperialis dan organisasi perdagangan internasional.

“SBY sudah menjadi jongos Inggris yang kapitalis. Seharusnya bukan SBY yang datang untuk mendapat penghargaan, tapi ratu Inggris yang datang ke Indonesia. Kami curiga, RUU Kamnas yang sedang digodok DPR adalah dalam rangka untuk menjaga modal asing di negeri ini,” kata Hatta Taliwang.  

Para aktivis juga menyebut rezim SBY dan kroni-kroninya telah tuli dan hilang hati nuraninya. Rezim SBY telah melahirkan generasi yang tak punya perasaan. Presiden SBY dan DPR adalah pengkhianat nomor wahid. “Setelah gerakan moral, selanjutnya aka nada gerakan politik untuk menggulingkan SBY,” kata Adhie Massardi

Pemerintah SBY dan DPR telah membawa negeri ini ke dalam dominasi modal asing. Seluruh peraturan perundang-undangan dibuat atas perintah asing dan untuk mewadahi kepentingan asing.

Lebih dari 175 juta hektar wilayah Indonesia telah jatuh ke tangan pemilik modal besar, dalam bentuk kontrak karya (KK0 pertambangan, kontrak kerja migas, HPH, HTI, HTR Kehutanan dan HGU perkebunan. Jumlahnya sudah setara 93 persen luas daratan Indonesia. Sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dikendalikan, dikontrol dan dikuasai asing.

Sumber daya alam negara dipertukarkan secara murah oleh rezim SBY untuk kehormatan pribadi dan keluarganya. Sikap murahan SBY terlihat dalam kasus blok migas Tangguh, blok Mahakam, kasus Freeport, kasus divestasi Newmont, kasus Churchill, dan berbagai kasus penggadaian kekayaan alam Indonesia kepada pihakl asing, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi presiden dan DPR dengan mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial rakyat.

Tanah petani dirampas dengan semena-mena, upah buruh telah jatuh pada tingkat yang paling rendah akibat harga-harga yang meningkat tajam, biaya pendidikan dan kesehatan sangat mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Sementara korupsi semakin merajalela di sluruh sendi penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Tak hanya itu, pemerintah SBY membiarkan warga negara Indonesia, para TKI, dieksploitasi, dianiaya, dan diperkosa oleh aparat negara lain. Saat ini tidak ada lagi tempat bagi rakyat di negeri ini untuk berlindung dan menuntut keadilan. Seluruh fakta tentang kebobrokan rezim ini telah tampak sangat nyata dan memalukan bangsa dan rakyat negeri ini. Sudah saatnya SBY lengser, negeri ini sudah sedemikian rusak! Desastian

sumber : http://untukbangsa.com/2012/11/13/rezim-sby-dan-parlemen-sudah-rusak-saatnya-revolusi/

Indonesia Mendakwa: SBY Digugat, "Babak Belur" Dihakimi Rakyat

Jakarta (VoA-Islam) – Sejumlah elemen dari kalangan LSM, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, akan menggelar Konferensi Nasional “Indonesia Mendakwa Rezim SBY dan Parlemen” di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 18 November 2012 mendatang.  

“Kami mencanangkan hari-hari ke depan sebagai hari dan bulan dakwaan, penghakiman dan pengadilan oleh rakyat untuk menghukum rezim SBY. Kami mengajak seluruh rakyat untuk bersatu dan bergerak melakukan penghakiman dan pengadilan langsung kepada Parlemen dengan membubarkan DPR, dan anggotanya yang korup untuk ditangkap dan dipenjarakan seberat-beratnya,” kata Effendi Saman dari LBH Nusantara.

Para aktivis juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk mengambil alih, menasionalisasikan seluruh sumber-sumber ekonomi strategis yang dikuasai asing melalui jalan revolusi.

Ada beberapa dosa-dosa besar rezim SBY dan parlemen yang didakwa sebagai bentuk pengkhianatan.  Mereka menilai SBY dan parlemen sebagai pengkhiatan nomor wahid, karena telah mengkhianati semangat sumpah pemuda, proklamasi, Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah menjadikan  perintah IMF, World Bank, ADB, WTO, dan perintah negara maju sebagai dasar dalam membuat UU dan ebijakan ekonomi politik serta tidak lagi mendasarkan dirinya pada konstitusi.

Kedua, SBY dianggap telah menjadi antek dan “abdi dalem” nekolim yang menjual bangsa dan negara secara murah. Pemerintah telah melakukan penunjukkan Langsung (tanpa tender) Gas Tangguh Train 3 kepada British Petrolium (BP), pemerintah telah menggadaikan Migas Blok Mahakam dengan Perusahaan Total E&P, Pemerintah menjadi dalang dalam mengerdilkan Pertamina, pemerintah menghalangi renegosiasi kontrak Freeport, menghalangi divestasi Newmont.

SBY dinilai sebagai pemimpin dan elite yang tidak terhormat, karena telah mempertukarkan kekayaan negara dan kedaulatan negara demi penghargaan, puji-pujian murahan dari negara kapitalis global dan penjajah dengan mengorbankan kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia.

SBY juga dinilai sebagai pemimpin yang memimpin elit para mafia yang merajalela dalam lingkaran kekuasaan, mulai mafia migas samoai dengan mafia narkoba, mafia pajak, mafia APBN, yang menjadi sumber segala penyimpangan terhadap amanat penderitaaan rakyat dan konstitusi,

Selanjutnya, SBY dinilai sebagai pemimpin dan elite pelindung, dewan kehormatan, dewan Pembina, para koruptor dalam kasus Century, kasus pajak, kasus penyelewengan APBN (Hambalang, Wisma atlit, IT KPU dll), yang menjadi sumber kemiskinan dan penderitaan rakyat. Desastian

sumber : http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/11/13/21639/indonesia-mendakwasby-digugat

Kelompok Oposisi Semakin Berani, Rezim SBY-Boediono akan Segera Diadili

RMOL. Menjelang akhir 2012 kelompok oposisi di jalanan yang dimotori kalangan aktivis dan tokoh pro demokrasi semakin berani memperlihatkan taji.

Kritik yang mereka alamatkan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono semakin tajam. Dalam waktu dekat, kelompok ini akan menggelar "pengadilan khusus" untuk menelanjangi berbagai kebijakan pemerintahan SBY-Boediono.

Indonesia Mendakwa, itulah nama kegiatan yang akan mereka gunakan untuk mengadili kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Konsolidasi menuju "pengadilan khusus" Indonesia Mendakwa akan digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin mendatang (12/11). Adapun "pengadilan khusus" Indonesia Mendakwa akan diselenggarakan di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, Jawa Barat, pekan depan (18/11). Gedung bersejarah ini adalah tempat dimana Bung Karno pada tahun 1930 silam diadili pemerintah kolonial di Belanda. Di tempat itu, Bung Karno menyampaikan pledoi dan tesis anti kolonialisme yang dikenal dengan nama Indonesia Menggugat.

Tokoh-tokoh yang menginisiasi "pengadilan khusus" ini antara lain adalah Hatta Taliwang, Haris Rusly, Effendi Saman, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Andito, Salamuddin Daeng, Eggi Sudjana, Gojali Harahap, Roy Simanjuntak, Adhie Massardi, Beathor Suryadi, Wenry Anshory Putra, dan Arif Fachrudin.

Mereka menilai rezim SBY-Boedini telah menjadi abdi dalem kaum nekolim, selain korup dan memiskinkan rakyat. [zul]

sumber : http://www.rmol.co/read/2012/11/09/84718/Kelompok-Oposisi-Semakin-Berani,-Rezim-SBY-Boediono-akan-Segera-Diadili-

Mahasiswa Bakar Boneka Pocong 'SBY-BPI’

Jakartapress.com - Aksi unjukrasa mahasiswa membakar boneka  pocong bertuliskan ‘SBY-Bapak Pembohong indonesia’ di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (27/10/2011).

Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Purwokerto. Pada bagian kepala boneka yang dibakar tersebut tertempel stiker bergambar wajah SBY dengan tulisan 'Telah Meninggal Dunia Pembohong Indonesia' dan 'SBY-Bapak Pembohong Indonesia'.

Sebelum dibakar, mahasiswa sempat menggelar salat jenazah di depan boneka pocong bertuliskan 'SBY-BPI' tersebut. Mereka melakukan itu sebagai simbol kepemimpinan SBY-Boediono telah mati dan perlu disalatkan. Dalam aksi tersebut nyaris terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan pihak kepolisian, karena polisi mengambil stiker yang menempel di kepala pocong. Namun kericuhan dapat diredam setelah masing-masing pihak menahan diri.

Koordinator aksi Irfan F menyatakan rezim SBY-Boediono telah melakukan kebohongan. "Kebohongan itu adalah melanjutkan pembangunan ekonomi untuk sejahterakan rakyat, upaya menciptakan pemerintahan yang baik, demokratisasi pembangunan, penegakan hukum tanpa pandang bulu dan pembangunan inklusif bagi seluruh komponen bangsa. Janji-janji tersebut sama sekali tidak ditepati, sehingga kami minta rezim SBY-Boediono harus turun," tegasnya.

Sebelum membakar pocong, pengunjuk rasa juga melakukan long march dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan dikawal ketat oleh polisi.

5 Ribu Massa Aksi Siap Dukung Mahasiswa

Kalangan tokoh dan aktivis yang anti-Presiden SBY menggelar pertemuan untuk memberi dukungan politik terhadap gerakan mahasiswa-pemuda yang rencananya akan melancarkan aksi protes kepada pemerintah pada 28 Oktober besok.

"Kami memberikan dukungan dan kami memang hanya bisa memberikan dukungan moral. Artinya memberikan support semangat kepada mereka yang akan dilakukan teman-teman mahasiswa," seru aktivis Adhie Massardi Galery Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Kamis (27/10/ 2011).

Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Permadi, Fuad Bawazier, Effendy Choirie, Sri Bintang Pamungkas, Eggi Sudjana, Hariman Siregar, Ridwan Saidi, Pong Harjatmo, Roy Marten, Ray Sahetapy, dan  lainnya. "Ini sudah ada di rel yang benar. Ini bahwa keadaan kita sudah sangat demikian parahnya dan perlu kekuatan moral untuk meluruskan keparahan ini," sambung Adhie.

Rencananya, gerakan akan mengusung tema 'Akhiri Rezim SBY Sekarang Juga!!' dan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 28 - 31 Oktober 2011. Adhie mengklaim jika gerakan ini bukan karena ambisi pribadi, melainkan murni dorongan kepada para pemuda dan mahasiswa.

"Mereka sudah mulai bergerak ini sudah sangat luar biasa. Gerakan ini juga diharapkan oleh rakyat. Harus ada penyelesaian yang baik dan damai agar segala keambrulan negara ini diperbaiki," tegas Adhie.

Aktivis Gerak Nusa, Effendi Saman menilai bahwa Presiden SBY dan wakilnya Boediono secara De Facto sudah tidak menjabat sebagai presiden dan wakil presiden saat ini. Hal ini diungkapkan Effendi saat memberi dukungan bersama puluhan tokoh masyarakat lainnya untuk gerakan  mahasiswa 28 Oktober, saat jumpa pers di Cafe Galery TIM, Jakarta, Kamis (27/10).

"Bagi saya secara De facto pemerintahan SBY dan Boediono sudah tidak lagi menjadi Presiden dan wakil Presiden," ujar Effendi membuka orasi dukungannya sembari menambahkan, gerakan mahasiswa memakai strategi konstitusi yang jelas, kendati demikian tetap pada tujuannya yakni memberhentikan pemerintahan SBY-Boediono. "Kekuatan rezim korup ini sebenarnya ada di parlementer, maka lebih baik besok kepung DPR," paparnya.

Tidak hanya itu, ia pun mengaku telah menyiapkan 5 ribu massa aksi untuk besok Jumat (28/10/2011) dari berbagai daerah. "Saya telah menyiapkan 5 ribu orang massa aksi untuk mendukung gerakan mahasiswa besok, dari Tasik, Garut dan Ciamis. saat ini mereka sudah berkumpul longmarch dari sana, sebagian sudah sampai di sini. Satu untuk kepung DPR tumbangkan rezim korup Istana," serunya.

Sejumlah besar aktivis lintas generasi dan purnawiran TNI yang hadir dalam pertemuan di Galery Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM) menyatakan kesepakatannya untuk turun bersama dalam Gerakan 28 Oktober 2011 yang berlangsung besok di Jakarta. Menurut penuturan Roy Simandjuntak, mantan Aktivis 98 dari Forum Kota, kesepakatan tersebut juga memastikan bahwa Gerakan 28 Oktober akan membawa satu tuntutan bersama, Turunkan SBY - Boediono.

Menurutnya, target lokasi gerakan 28 Oktober 2011 akan berada pada dua titik akumulasi massa yaitu di Istana dan Gedung DPR/MPR RI. "Massa menurut estimasi mencapai puluhan ribu dan terkonsentrasi di dua titik kumpul yakni DPR dan Istana," tandas Roy.

Terkait dengan tuntutan penggulingan presiden, ia menyatakan bahwa secara de facto saat ini para aktivis melihat legitimasi SBY - Boediono sudah tidak ada lagi di mata masyarakat. "Semua sepakat bahwa legitimasi SBY-Boediono sudah tidak ada lagi. Mereka kami anggap sudah tidak mampu lagi mengelola negara sehingga harus ditempuh sejumlah opsi yang mungkin, pilihan yang mengemuka antara lain Pemerintahan Sementara sebagai transisi demokrasi" teriaknya.

Unjuk Demo Tuntut SBY Mundur Ricuh

Unjuk rasa aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo, Jawa Timur, di depan gedung DPRD kabupaten setempat, Kamis (27/10), berakhir ricuh, karena seorang perempuan tiba-tiba marah dan mengambil alih mikrophone. Sebelum kericuhan, aktivis PMII tengah berujuk rasa menyoroti kinerja pemerintahan  dan menuntut Presiden SBY an Wapres Boediono mundur.

Mereka juga melakukan long march dari perempatan Jalan Babalayar dan berhenti di beberapa tempat untuk melakukan orasi. Orasi antara lain dilakukan di perempatan Alun-Alun Pendopo Kabupaten Sidoarjo, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di depan gedung DPRD, dan di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan pemerintah SBY-Boediono tidak prorakyat. Terbukti dari beberapa kebijakan, seperti impor garam dan gula, akhirnya mematikan petani garam dan gula di Tanah Air.  Mahasiswa menilai SBY-Boediono hanya pandai melakukan pencitraan dan tidak sebanding dengan kinerja keduanya. Faktanya, kasus korupsi tetap tinggi dan ironisnya dilakukan orang-orang dekat SBY. Bahkan kasus besar seperti Bank Century juga tidak jelas penyelesaiannya. "Maka sudah seharusnya SBY-Boediono mundur karena telah gagal," treriak pendemo.

Dalam aksi itu mahasiswa juga menyoroti kasus lumpur Lapindo. Menurut mereka, pemerintah lamban menangani kasus tersebut, termasuk terkait pemberian ganti rugi maupun upaya mengatasi semburan lumpur. Penanganan yang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berlarut-larut dan akhirnya menyedot triliunan rupiah uang rakyat.

Saat berorasi di depan gedung DPRD Sidoarjo, aksi unjuk rasa ricuh karena tiba-tiba muncul perempuan yang merebut mikrophone orator. Perempuan itu marah dan mengumpat saat mahasiswa berusaha merebut kembali mikrophone. Akibat muncul tamu tidak diundang, mahasiswa kemudian memilih menghentikan unjuk rasa. Mereka melanjutkan aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

SBY Bisa Jatuh Beneran

Pengamat politik senior Sukardi Rinakit memastikan upaya gerakan oposisi jalanan menjatuhkan pemerintahan SBY-Boediono sia-sia belaka. Ada tiga hal yang jadi dalil. Pertama, tidak ada sokongan militer, lalu koalisi pemerintah di parlemen masih solid dan tidak ada dukungan logistik yang cukup untuk melakukan aksi jalanan setidaknya satu bulan penuh.

"Kalau segitiga antara aktivis, pengusaha, dan tentara tidak terjadi, itu susah. Teman-teman yang turun dua hari saja lelah kalau tanpa dukungan logistik dari pengusaha. Tanpa dukungan rasa aman dari pihak keamanan juga susah," kata Rinakit kepada wartawan kemarin.

Bagi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Iberamsjah, pendapat Sukardi Rinakit itu sama sekali salah dan tidak sesuai fakta sejarah. Dia berpendapat, gerakan masyarakat atau people power tidak tergantung pada tiga hal tadi. "Kalau gerakan perubahan di dunia ini menggantungkan pada tiga hal yang disebut Rinakit tadi, maka tidak pernah ada sejarah penumbangan rezim seperti terjadi di Mesir atau Libya atau reformasi 98," kata Iberamsjah, Kamis (27/10).

Dia mengakui, kekuatan militer saat ini tidak berada di belakang gerakan rakyat. Tapi, di sisi lain, militer juga tidak akan membela pemerintah bila gerakan rakyat kian besar seperti fenomena kekinian. Apalagi, di era reformasi militer sudah dikembalikan masuk tangsi.

Sedangkan parlemen, menurutnya, bukanlah faktor yang pantas dimasukkan perhitungan. Sifat parlemen yang mau enaknya sendiri akan memudahkan perpindahan dukungan dengan cepat ke belakang rakyat jika civil society matang meradang.  "Dan terakhir, gerakan sosial kita tidak pernah menitikberatkan pada logistik. Kecuali kalau gerakan itu bergantung pada NATO atau AS. Apakah menumbangkan Hosni Mubarak bergantung pada logistik? Dan apakah gerakan anti-Khadafi dibekingi militer yang nyata-nyata awalnya loyalis Khadafi?" urai Iberamsjah.

"Menjatuhkan Orde Lama dan Orde Baru tidak pernah bergantung pada tiga hal itu. Waktu menjatuhkan Orba, tidak ada pernah ada milter disana. Itu murni gerakan rakyat, pers, LSM dan mahasiswa. Kemudian tidak ada logistik, saya terlibat dalam pengumpulan logistik, saya ikut patungan beli roti waktu 98," bebernya.

Menurut dia, syarat utama perubahan di semua negara adalah adanya persamaan nasib, ada isu sentral perubahan ke arah lebih baik dan dengan sendirinya akan muncul gerakan itu. "Dan saya yakin, kondisi saat ini adalah 4/5 matang untuk penumbangan SBY. Saya yakin sekali dia tidak akan sampai 2014. Itu semua murni gerakan. Mana ada yang membekingi tokoh lintas agama, coba sebutkan saja, siapa yang mendanai demonstrasi rakyat sekarang?" katanya.

"Jangan percaya pada tiga hal tadi. Dari pernyataan Sukardi, ada unsur ketakutan pada bayangan sendiri. Dia terlalu idealis dan penuh ketakutan," serunya.(*/MetroTV/Trb/MI/RM)

sumber : http://www.jakartapress.com/detail/read/6314/mahasiswa-bakar-boneka-pocong-sby-bpi

LBH Nusantara Desak KPK Periksa Kepala BP Migas

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sekitar 300 orang berkumpul di Gedung Indonesia Menggugat untuk mendakwa kejahatan imperialisme dan kapitalisme, Minggu (18/11). Dalam orasinya, Direktur Operasional LBH Nusantara Elmot menegaskan, secara politik bangsa ini harus berdaulat, karena terbukti kita dinistakan oleh pihak-pihak asing, dimana hampir 70 persen Sumber Daya Energi Nasional dikuasai asing, dan sebagian kecil yang masih tersisa bagi kepentingan rakyat.

Butuh waktu dua tahun bagi rakyat Indonesia untuk menyatukan pandangan guna mengadakan Konsolidasi Nasional Indonesia Menggugat. Hal ini sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim yang telah nyata-nyata menjual kekayaan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke telah berdiri bendera dua negara Asing.

Tuntutan Rakyat Indonesia Menggugat, Konsolidasi dan Rembuk Rakyat Indonesia adalah:

1) Nasionalisasi pengelolaan kekayaan sumber daya alam, khususnya sumber daya energi tak terbarukan di seluruh Indonesia, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2) Melaksanakan reformasi agraria dengan memberikan hak dan kedudukan utama kepada rakyat dalam mengelola sumber daya Agraria.

3) Menuntut pemberantasan korupsi dengan segera memulai mengadili pelaku korupsi kasus Century, Kasus Hambalang.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua LBH Nusantara, Effendi Saman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dan menetapkan tersangka bagi Kepala BP Migas. “Dengan dibatalkannya UU Migas oleh MK (Mahkamah Konstitusi), meminta agar KPK memeriksa Kepala BP Migas untuk dijadikan tersangka, karena merugikan negara sebagai agen asing,” tegasnya.

Ke-300 orang hadir dalam kegiatan tersebut, yang terdiri dari para aktivis, ormas se-Jabar, Bali, Papua, Banten, Madiun, dan masyarakat Lapindo. Turut datang Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jabar Ilham. (AVILA DWIPUTRA)

NASIONALISASI ASET NEGARA

Terlalu banyak yang sudah diambil oleh bangsa asing atas negeri dan negara ini, sejak ORBA berkuasa hingga REZIM REFORMASI saat ini. Semua disebabkan oleh Tata kelola dan atau pengelolaan negara yang salah kernapemimpin yang ada tidak memiliki Jiwa raga kami sebagai negara yang berdaulat. Mereka melupakan amanat Bung Karno tokoh Revolusi bersama pejuang revolusi lainnya agar TANAH TUMPAH DARAH IINDONESIA seutuhnya semata-mata diperuntukan bagi rakyat Indonesia agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Soekarno tak salah jika dikala itu menolak kolonialisme dan imprialisme asing dari jajahan asing dan sekali lagi Bung Karno benar bahwa dikemudian hari yang terberat tugas bangsa ini adalah melawan jajahan bangsa sendiri oleh Agen-agen Neokolonialisme dan kapitalis.

Sejarah yang sudah diprediksi itu kini terbukti dirasakan dalam perut bumi republik ini, sumber Energi minyak dan gas bumi, Tambang dan Batu bara, serta sumber-sumber agraria yang terkandung di dalamnya termasuk ruang angkasa sudah menjadi milik asing. Kini yang tersisa hanya kemiskinan dan kemarahan, terpuruk dan terhina, terjerat dan tersandera, di Negara yang kaya bersimpah peruy-perut kemiskinan.

Mungkinkah kita biarkan keadaan ini menunggu waktu pergantian harapan, kerna perubahan tak kan pernah datang jika kita tidak mengupayakannya sebelum semuanya menjadi keping-keping kehancura.
Salam Juang: Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.

SELAMATKAN BURUH MIGRAN:

Salah satu penyebab kegagalan Negara melindungi kepentingan Buruh Migran di luar negeri kerna Presiden RI tidak memiliki bargaining position/power dan atau nilai tawar dengan Negara lain tempat negara tujuan bagi buruh migran bekerja.

Masalah-masalah yang sering muncul kepermukaan yang merugikan BURUH MIGRAN diantaranya disebabkan oleh lemahnya peranan Menteri Tenaga kerja dan BNP2TKI dan Kementrian terkait beserta KBRI diluar negeri dalam fungsi pengawasan dan koordinasi baik terhadap TKI-Buruh Migran maupun dengan perusahaan pengerah tenaga kerja, penerima tenaga kerja diluar negeri maupun koordinasi dan diplomasi politik dengan negara Lain.

Nasib TKI dan Buruh migran yang teraniaya-disiksa-kerja paksa, dibunuh, upah yang diterlantarkan dan kriminalisasi oleh pihak penerima kerja/majikan serta ketidak tauan informasi tentang keadaan dan perkembangan Buruh Migran adalah faktor yang paling dominan sebagai penyebab keresahan Buruh Migran, disisi lain adanya dualisme pengaturan dan kewenangan pengelolaan Buruh Migran yg melibatkan Kementrian tenaga kerja dengan BNP2TKI.

Dua hal yang mesti diperbaharui dan ditentukan langkah kebijakanya dalam regulasinya adalah:
1. Merevisi peraturan dan perundangan-undangan terkait tentang TKI dan atau BURUH MIGRANdengan sistim yang kuat dan berpihak pada TKI-Buruh Migran;
2. Dikarenakan adanya dualisme penangan terhadap Buruh Migran maka sebaiknya BNP2TKI di bubarkan.
@Effendi Saman.

Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi Dibubarkan Paksa Polisi

JAKARTA (9/12), Benang kusut kasus Century kian terurai satu demi satu , oknum pejabat yang terkait kasus tersebut mulai ditelisik,baik oleh pansus DPR maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama yang makin santer disebut-sebut keterlibatannya dalam kasus mega korupsi itu adalah Wakil Presiden Boediono.

Kasus Bank Century ini telah menggerakan sejumlah massa dari GMPI. GMNI, LPI dan Pemuda Kebangsaan Serikat Buruh melakukan aksi demonstrasi berkaitan dengan skandal kasus Century yang bertepatan pada hari anti korupsi sedunia.Mereka menuntut Boediono mundur dari jabatannya dan mendesak KPK untuk segera menetapkan orang nomor dua itu sebagai tersangka untuk memperlancar proses hukum dan pembersihan antek neolib dari Indonesia.

Aksi tersebut yang pada awalnya akan dilakukan di depan kediaman rumah dinas wakil presiden berjalan tidak lancar, karena polisi menghadang jalannya aksi demo. namun para demonstran tetap menjalankan aksinya sehingga pada akhirnya polisi memberhentikan aksinya dengan paksa dikarenakan unjuk rasa berjalan di tempat yang tidak seharusnya sehingga mengganggu ketertiban umum.

PARTAI DEMOKRAT vs KPK

Ujung dari pernyataan Pimpinan PARTAI DEMOKRAT yang mengancam membubarkan KPK hanya bisa dibenarkan jika KPK melakukan tebang pilih dalam penegakan pemberantasan korupsi dan hal ini harus dijawab sendiri oleh KPK.

Banyak pihak mensinyalir bahwa upaya membubarkan KPK dan atau merevisi UU 30/2002 tentang KPK untuk membatasi gerak langkah KPK bisa jadi bukan semata-mata keinginan PARTAI DEMOKRAT sendiri, tapi keinginan yang kuat juga dari Partai-Partai besar lainnya di DPR, semua itu beralasan kerna DPR semakin gerah dengan sepak terjang KPK yang menangkap dan mengadili para politisi korup anggota DPR.

Hal lain yang mempertajam konflik KPK-PARTAI DEMOKRAT dan juga keresahan Partai Politik lainnya adalah terkait langsung dengan kasus HAMBALANG dan Century bahkan menguatnya tuntutan rakyat agar masalah Lumpur Lapindo di masukan dalam ranah tindak pidana korupsi.

Dalam beberapa bulan terakhir ini RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT sebagai gerakan bersama aktivis petani,buruh, nelayan, miskin kota, mahasiswa, seniman,budayawan, lintas agama, LSM dan ORMAS menyatakan desakan ke pada KPK agar memberantas korupsi dengan tuntas tanpa tebang pilih termasuk mendesak agar Boedino, Sri Mulyani di tangkap dan di adili serta memeriksa keterkaitan SBY sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas kasus Century maupun kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi Parta demokrat.

Terkait dengan hal ancaman pembubaran KPK oleh PARTAI DEMOKRAT para penggiat anti korupsi mulai menyuarakan desakan pembubaran Partai Demokrat dan dipastikan tahun 2013 merupakan babak baru keruntuhan rezim reformasi SBY-Boediono.
Salam Juang Effendi Saman/RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.

MENEMBUS BAYANG-BAYANG KEKUASAAN

Skandal Dana Bank Indonesia (BI) yang terjadi sekitar pada tahun 2009 yang melibatkan Aulia Pohan yang kebetulan Besan Presiden SBY dari perkawinan pasangan suami Istri antara Annisa Pohan dengan Putra sulung SBY tentu mengingatkan kita begitu sulitnya posisi SBY secara pribadi mengganggu pesan moralnya dikala itu apalagi kasus yang menghebohkan itu adalah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan disinyalir sarat dengan intervensi kekuasaan dengan sejumlah kemudahan yang didapat oleh Aulia Pohan dan yang juga terindikasi berujung kriminalisasi politik kasus Antasari.

Kini dimasalah yang berbeda tak ada kaitanya dengan korupsi; selasa 1 januari 2013 Muhammad Rasyid Amirullah Rajasa Putra sulung Hatta Rajasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dikatakan dalam keadaan ngantuk dengan mengendarai BMW B 272 HR melaju di Tol Jagorawi menabrak Daihatsu Luxio F 1622 CY dari belakang dan seketika menewaskan dua orang korban berikut 3 orang lainnya luka-luka.

Berselang beberapa jam kemudian Hatta rajasa langsung memberikan keterangan Pers dihadapan media massa terkait masalah tersebut mengakui bahwa kendaraan yang menyebabkan 2 orang tewas tersebut dikendarai putra sulungnya dan menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa naas tersebut kepada keluarga korban serta akan menanggung biaya pengurusanya. Padahal baru beberapa selang di akhir tahun 2012 keluarganya hatta Rajasa sedang merayakan kegembiraanya atas kelahiran cucunya anak dari putrinya yang kebetulan adalah Besanya Presiden SBY.

Dua Peristiwa hukum dan masalah kasus di atas sama sekali tak ada kaitanya satu dengan yang lainnya,api yang hendak kita telaah adalah persoalan kejiwaan dan kebatinan seorang Ayah dalam menghadapi masalah yang terkait dengan orang terdekatnya yang sangat mereka cintai, dan mampukah mereka menghadapinya tanpa mempengaruhi posisi jabatan dan kekuasaan yang kebetulan sebagai orang terpenting direpublik ini.

Sepengetahuan kita semua banyak orang tua terpaksa melakukan apapun untuk kepentingan anak-anak mereka yang mereka sayangi, dalam kasus ini bisakah hukum ditegakan dengan murni dan konsisten dan independen serta mandiri tanpa tekanan dan pengaruh lainnya termasuk intervensi. Dikasus seperti ini bisakah penegak hukum menerapkan azas hukum bahwa setiap orang sama kedudukannya dimata hukum.

Kasus ini tentu akan membuat Kepolisian sebagai penyidik bekerja keras untuk mengungkap latar belakang kecelakaan lalu lintas tersebut dan biasanya dibanyak kasus serupa proses penyelidikan dan penyidikan termasuk pemeriksaan kondisi kejiwaan dan kesehatan pelaku tanpa terkecuali pemeriksaan tes urin dan seterusnya. Disisi lain tentu keluarga korban dan masarakat umum sangat berharap semoga saja keadilan dapat ditegakan sesuai dengan hukum yang berlaku di republik ini.
Yang pasti kita semua menyesalkan dan prihatin atas musibah tersebut semoga pihak korban diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, Amin..!
@Effendi Saman.

MENGUNGKAP kasus KECELAKAAN MAUT BMW B 272 HR

Yang salah mesti dihukum berat tanpa kecuali kerna sudah mengakibatkan kematian orang lain agar perbuatan dan peristiwa semacam ini bisa menjadi peringatan bagi semua orang; Peristiwa kecelakaan Lalu lintas 1 januari 2013 yang melibatkan Muhammad Rasyid Amirullah Rajasa Putra sulung Hatta Rajasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dikatakan dalam keadaan ngantuk dengan mengendarai BMW B 272 HR melaju di Tol Jagorawi menabrak Daihatsu Luxio F 1622 CY dari belakang dan seketika menewaskan dua orang korban berikut 3 orang lainnya luka-luka.

Tugas utama kepolisian sebagai penyidik dalam perkara ini meliputi:

1. Mengusut tuntas kronologis dan sebab kecelakaan secara objektif tanpa di intervensi oleh siapapun;

2. Memberikan informasi yang tuntas kepada keluarga korban dan kuasa hukumnya;

3. Mengumpulkan barang bukti kejadian peristiwa dan Memeriksa semua pihak yang terkait, mendengar dan menyaksikan peristiwa dimaksud;

4. Memastikan semua barang bukti tidak hilang dan rusak, serta direkayasa oleh pihak manapun;

5. Memastikan pemeriksaan tes urin dan pengaruh alkohol yang memungkinkan tersangka menggunakannya...?

6. Menetapkan semua pelaku sebagai tersangka dan ditetapkan untuk ditahan dibawah pengawasan penyidik;

7. Menetapkan pasal kesalahan atau kejahatan yang di duga dilakukan tersangka;

8. Menyerahkan berkas perkara BAP kepada Jaksa penuntut Umum;

9. Jika dibutuhkan pembuktian lebih lanjut melakukan pemeriksaan langsung ditempat kejadian (TKP)

10.. Memberikan keterangan pers untuk informasi kepada publik.

Semua yang akan dilakukan oleh Penyidik merupakan standar baku sebagaimana yang di ataur oleh KITAB UNDANG-UNDANG HUKUMM ACARA PIDANA (KUHAP) dan KUHP.

Informasi semacam ini mungkin sangat berguna bagi publik agar bermanfaat bagi rakyat pada umumnya.

selamat bekerja Kepolisian Republik Indonesia dan kami yakin penyidik akan bekerja secara profesional untuk memenuhi harapan hukum rakyat.

@Effendi Saman.

SUARA POLITIK RAKYAT DIBAWA KEMANA...?

Mulai tahun ini 2013 Penguasa republik, Partai Politik dan anggota DPR/D akan disibukan dengan semua kegiatan yg terkait pemilu PILLEG dan PILPRES kegiatan yg menurut sebagaian orang sebagai PESTA DEMOKRASI tapi sesungguhnya bisa jadi bencana degradasi morak perebutan kekuasaan dan penghamburan uang negara dan uang rakyat, suap dan beli suara akan meruntuhkan norma-norma dan kaidah kemanusian. Salin tuding saling menistakan dan menghalalkan semua cara untuk memperebutkan kemenaran dan kekuasaan yang sebenarnya sangat nisbi.

Tapi kita tak bisa keluar dari jerat dan fenomena demokratisasi itu; Paham Liberalisasi politik dan ekonomi sangat kental mewarnai kepentingan kelompok, golongan hingga kepentingan asing yg menanmkan modal dan penguasaan sumber2 ekonomi di republik ini.

Sedikit sekali janji politik pemberi harapan yang dapat memastikan apakah pemilu dapat merubah kondisi bangsa ini, sementara itu partisipasi politik cendrung sekedar merespon keinginan para calon. Mestinya partisipasi rakyat dibangun dalam bentuk menentukan arah perubahan dengan ikut dalam perencanaan dan mengawal pelaksanaan pembangunan. Kontrak-kontrak politik yang disepakati antara calon wakil rakyat peserta pemilu dengan konstituen dalam bentuk jaminan adanya kepastian baik secara politik maupun secara hukum dengan konsekwensi diberikan sanksi yang ditetapkan oleh KPU maupun lembaga terkait.

Sementara itu keliatanya konsentrasi perhatian dan tanggungjawab sebagai pelaksana pembangunan baik dari institusi pemerintah maupun DPR/D dengan sendirinya akan terabaikan.

Rasa pesimis ini akan terhibur jika rakyat bergerak dan bergerak untuk menentukan arah perjuangan yg lebih baik.

@Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.

REZIM SBY-Boediono berburu rente dan kekuasaan politik:

Rakyat miskin tak saja ada di petani, buruh, nelayan, miskin kota dan juga relawan termasuk aktivis. Tapi mereka semua bekerja dan mengabdi semata-mata untuk tetap bisa hidup dengan harapan perubahan yg lebih baik.

Menurut Bank Dunia jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 55% dari jumlah penduduk dengan perhitungan pengeluaran 1 hari sebesar 2 US$, berarti jumlahnya melebihi 100 juta orang. Sedangkan data BPS menyebutkan orang miskin berkisar 35 juta orang dengan ukuran pengeluaran dan atau pendapatan dibawah 10000 ribu perhari (ini namanya bukan miskin tapi sudah sekarat.)

Data orang miskin itu terbesar di kaum petani kurang lebih mencapai 60-70 % dari jumlah keseluruhan orang miskin kaum akar rumput di Indonesia. kemiskinan yg dimaksud bukan disebabkan oleh faktor2 konfensional (seperti Malas dan Bodoh) tapi disebabkan oleh Tata kelola dan kebijakan negara yg salah yang melahirkan kemiskinan struktural.
Kondisi ini tidak seimbang dengan jumlah dan tingkat pertumbuhan yang dikejar dan ditargetkan oleh pemerintah kerna pemerintahan Rezim SBY-Boediono hanya berburu rente dan kekuasaan politik.
@ Salam Juang : Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.

RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT TOLAK KENAIKAN TDL SERUAN AKSI MASIF RAKYAT

Rencana kenaikan Tarif Dasar Listri (TDL) berkisar 15-20 %) yang berkisar rata-rata 15% kenaikan akan menuai badai amarah rakyat, pasalnya PLN BUMN perusahan Monopoli listrik mestinya mampu mengelola listrik memenuhi kebutuhan masif rakyat, yang terjadi justru PLN merugi yang disebakan kerna tidak efisien sekitar tahun 2009 yang lalu hingga batas waktu berjalan dan kerugian itu melebihi 30 triliun sehingga rakyat jadi korban dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sedangkan alasan lainnya penyebab tidak efisiennya adalah kerna perubahan pembangkit listrik dari bahan bakar minyak ke gas.

Gagasan kenaikan TDL ini sudah dicanangkan sejak awal oleh pemerintah seperti yang disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik desember 2012 lalu, padahal cukup jelas bahwa rakyat menolak kenaikan TDL tersebut dengan alasan dan kepentingan apapun termasuk alasan untuk mengatur zona kenaikan untuk indusri tertentu. Industri Tekstil adalah perusahaan yang akan terpukul dengan rencana kenaikan ini, termasuk perhotelan dan jasa.

Disisi lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kenaikan TDL ini akan berpengaruh kesektor umum lainnya seperti kebutuhan SEMBAKO dan industri kecil menengah kebawah dan berdampak fatal dalam perekonomian rakyat, kenaikan 15 % di awal 2013 ini baik kenaikan langsung 15 %/tahun atau bertahap maka dampaknya akan lebih berbahaya kerna pengaruh efek domino kenaikan TDL tersebut, dan menjadi tidak penting tentang fariasi besaran kenaikan TDL kerna semua sektor akan terkena dampaknya.

Mestinya PLN sebagai perusahaan yang monopoli sejak awal sudah mengelola kelistrikan nasional dengan strategis memanfaatkan sumber-sumber energi migas dan diberdayakan secara maksimal termasuk Tata kelola secara nasional sumber-sumber energi lainnya oleh Negara seperti Batu Bara tambang dan Emas.

Kini sumber-sumber energi strategis itu sudah dikuasai oleh asing melebihi 75 % bagi hasil yang dikuasai asing melalui transaksi Internasional dan kontrak karya.

Dengan di Cabutnya UU MIGAS desember 2012 yang lalu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka Kontrak asing BP MIGAS dan atau PLN sebagai Pengelola yang sudah terlanjur dirampas dan dikuasai oleh asing secara tidak adil hingga 2017 mendatang (Kontrak asing dengan Indonesia sudah berlangsung sejak 1967 sejak rezim ORBA berkuasa dengan payung hukum UU PMA NO 1 tahun 1967 tentang PENANAMAN MODAL ASING) Maka yang saat ini mesti dilakukan adalah NASIONALISASI ASET-ASET NEGARA (dan bukan renegosiasi) dengan penguasaan mencapai 80% bagi hasil untuk Indonesia dan hanya memberi konpensasi kepada asing tidak lebih dari 20% bagi hasil.

Regulasi strategis dan pencabutan serta perubahan perundang-undangan mesti di tetapkan alas dasar hukumnya dan semestinya menjadi program Legeslasi nasional oleh lembaga DPR bersama-sama Presiden/ pemerintah, termasuk dengan mencabut UU PENANAMAN MODAL NO 25 tahun 2007 serta perundang-undangan terkaitnya yang tidak pro rakyat, yang tidak menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat baik secara ekonomi maupun secara politik.Semua peraturan perundang-undangan yang tidak pro rakyat itu harus dicabut dan diganti dengan UU yang baru.

@ Salam Juang Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.