Kontrak migas Blok Mahakam, yang akan berakhir pada tahun 2017, mestinya menjadi pintu masuk bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan kontrol negara terhadap kekayaaan alam nasional.
“Kita sekarang memasuki era perang perebutan Sumber Daya Alam (SDA). Masing-masing negara berusaha mengamankan SDA-nya. Dengan begitu, pemerintah kita juga mestinya berfikir mengamankan SDA kita,” kata pengamat dari Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, saat diskusi bertajuk “Tegakkan Pasal 33 UUD 1945: Nasionalisasi Blok Mahakam Untuk Kesejahteraan Rakyat” di kantor KPP PRD, Jumat (9/11/2012).
Menurut Hatta, dalam konteks blok Mahakam, posisi mendorong negara mengambil-alih blok Mahakan pasca berakhirnya kontrak itu sudah sangat moderat. “Ya, ini sudah tindakan selemah-lemahnya iman,” katanya.
Tindakan itu, menurut dia, sangat berbeda dengan tindakan radikal yang dilakukan pemerintahan kiri di Amerika Latin, seperti Venezuela, Bolivia, dan Ekuador, yang mengambil-alih asset korporasi asing melalui aksi nasionalisasi.
Hatta mengungkapkan, Blok Mahakam masih punya potensi yang besar, yakni potensi pemasukan kas negara sebesar 160 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1500 triliun. Ditambah lagi, blok Mahakam merupakan ladang gas terbesar di Indonesia.
Selain itu, Hatta menjelaskan, bangsa Indonesia punya kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam. “Saya sudah tanya ke pihak pertamina, mereka bilang mampu untuk mengelola Blok Mahakam. Pertamina sudah punya pengalaman sukses ketika mengelola LNG Badak,” ungkapnya.
Persoalan lainnya, seperti modal dan kendala teknis, juga bisa diatasi. “Pilihannya tinggal satu,” kata Hatta Taliwang, “kita harus mengelola Blok Mahakam. Kalau Blok Mahakam sampai jatuh ke tangan asing lagi, maka iman nasionalisme para penyelenggara negara patut dipertanyakan.”
Sementara itu, aktivis LBH Nusantara, Effendi Saman, menganggap persoalan Blok Mahakam sebagai ekspresi neo-kolonialisme di Indonesia. “Semua itu terjadi karena praktek neokolonialisme dilegitimasi oleh regulasi, seperti UU Penanaman Modal Asing,” paparnya.
Bagi Effendi Saman, salah ciri negara merdeka adalah adanya kedaulatan terhadap sumber daya dan kekayaan alamnya. Tetapi Rezim Soeharto, lalu dilanjutkan oleh rezim pasca reformasi, justru mengembalikan praktek neokolonialisme.
Karena itu, terkait persoalan Blok Mahakam, Effendi Saman menegaskan, “pilihan kita cuma nasionalisasi. Tak mungkin kita melakukan renegosiasi. Sebab, imperialis tak mungkin mau menyerahkan SDA itu kepada kita.”
Karena itu, Effendi Saman menganjurkan agar dibangun sebuah gerakan politik yang lebih kuat sebagai jalan memutus mata-rantai neokolonialisme di Indonesia.
Dalam konteks nasionalisasi, Rudi Hartono, aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), berusaha mengambil pelajaran dari pengalaman nasionalisasi di Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales.
Menurut Rudi Hartono, sejarah eksplorasi pertambangan di Bolivia, seperti juga di Indonesia, terkait erat dengan praktek kolonialisme. Dengan begitu, kata Rudi, keberadaan perusahaan tambang di sana sering dianggap ekspresi neokolonialisme.
Dalam konteks Bolivia, Rudi bilang, “negara ini punya sejarah panjang dalam penyingkiran masyarakat asli (pribumi). Termasuk dalam pengelolaan SDA di negeri itu. Makanya, salah satu janji poltik Morales adalah mengembalikan kontrol rakyat atas SDA.”
Akhirnya, tiga bulan pasca dilantik sebagai Presiden, tepatnya 1 Mei 2006, Evo Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi perusahaan migas.
Akan tetapi, menurut Rudi, pengalaman nasionalisasi di Bolivia sangat berbeda dengan pengertian nasionalisasi pada umumnya, seperti dilakukan Venezuela, Argentina, Rusia, dan lain-lain. “Di sana, dekrit nasionalisasi tidak mengarah pada pengambil-alihan asset. Yang terjadi di Bolivia, negara hanya menuntut kenaikan pajak, renegosiasi kontrak, dan penguatan kembali peran perusahaan migas negara,” ungkap Rudi.
Skema itu terjadi, ungkap Rudi, karena Bolivia menyadari keterbatasannya dalam hal modal, teknologi, dan tenaga ahli/terampil. “Maklum, masyarakat adat, yang menjadi komponen utama Revolusi, cukup lama disingkirkan dari ruang-ruang politik, ekonomi, dan sosial-budaya, termasuk lembaga pendidikan,” paparnya.
Meski demikian, Rudi menegskan, rakyat Bolivia berhasil menegaskan kedaulatan dan martabat-nya terhadap negeri-negeri imperialis. Tak hanya itu, negara juga berhasil memulihkan kontrolnya terhadap SDA. Dengan begitu, negara bisa menggunakan keuntungan SDA itu untuk kesejahteraan rakyat.
“Pendapatan migas Bolivia naik dari 173 juta dollar AS pada tahun 2002 (sebelum Evo Morales berkuasa) menjadi 1,57 milyar dollar AS pada tahun 2007. Sebagian besar keuntungan itu didistribusikan untuk pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Dengan melihat pengalaman Bolivia, Rudi menegaskan, “keterbatasan modal, teknologi, dan tenaga ahli tidak bisa diletakkan sebagai batu penghalang bagi upaya negara memulihkan kontrolnya terhadap SDA.”
Lagi pula, kata dia, kalau dibandingkan dengan Bolivia, Indonesia lebih punya modal, teknologi, dan tenaga ahli. Bahkan, perusahaan migas negara, yakni Pertamina, sudah mengantongi pengalaman sukses dalam mengelola sejumlah blok migas.
Pemimpin Redaksi Berdikari Online ini menggaris-bawahi tiga alasan mengapa Blok Mahakam harus dinasionalisasi. Pertama, aspek kedaulatan bangsa. Pengambil-alihan Blok Mahakam oleh negara bisa menjadi pintu masuk bagi bangsa untuk memulihkan kontrolnya terhadap SDA-nya.
Kedua, untuk mengamankan politik energi nasional. Dengan menguasai blok Mahakam, Indonesia bisa menambah pasokan gas-nya. Itu bisa dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar PLN, transportasi, industri, dan masyarakat.
Ketiga, soal konektivitas antara pengeloalaan SDA dan kesejahteraan rakyat. Selama ini, pengelolaan SDA di bawah korporasi asing tak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Kita berharap, ketika Blok Mahakam dikelola oleh negara, tentunya dengan partisipasi rakyat di dalamnya, bisa terjadi transfer keuntungan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perbaikan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20121111/blok-mahakam-harus-dinasionalisasi-untuk-kesejahteraan-rakyat.html#ixzz2HTQUmXfI
Terlalu banyak masalah di negeri ini, pesatnya kejahatan trannasional seperti narkoba merambah anak bangsa sebagai gejala sosial; Kasus korupsi mega proyek dan kejahatan korporasi mengancam ekonomi nasional; Tindakan represi sengketa tanah dan agraria melemahkan posisi rakyat dalam penguasaan tanah; Sumber2 energi yg dikuasai asing merobek nasionalisme sebagai sebuah bangsayg berdaulat dan berhasil memiskinkan rakyat; Ekonomi pribumi dan kerakyatan dikuasai ritel2 dan pasar modern melumpuhkan peran serta rakyat dalam mengembangkan sumber daya ekonomi; Hukumpun lumpuh membongkar akar korupsi dan ditangani secara parsial tanpa arah yg pasti; Penyelesaian bencana alam masih bersifat karitatif mengikis pundi2 derma para relawan tanpa mampu Negara mencari solusi yg strategis dalam menyelesaikan kerusakan dan kejahatan lingkungan hidup. Sementara rakyat dibiarkan terpecah belah saling menyakiti dan saling menistakan.
.JPG)
