Ujung dari pernyataan Pimpinan PARTAI DEMOKRAT yang mengancam membubarkan KPK hanya bisa dibenarkan jika KPK melakukan tebang pilih dalam penegakan pemberantasan korupsi dan hal ini harus dijawab sendiri oleh KPK.
Banyak pihak mensinyalir bahwa upaya membubarkan KPK dan atau merevisi UU 30/2002 tentang KPK untuk membatasi gerak langkah KPK bisa jadi bukan semata-mata keinginan PARTAI DEMOKRAT sendiri, tapi keinginan yang kuat juga dari Partai-Partai besar lainnya di DPR, semua itu beralasan kerna DPR semakin gerah dengan sepak terjang KPK yang menangkap dan mengadili para politisi korup anggota DPR.
Hal lain yang mempertajam konflik KPK-PARTAI DEMOKRAT dan juga keresahan Partai Politik lainnya adalah terkait langsung dengan kasus HAMBALANG dan Century bahkan menguatnya tuntutan rakyat agar masalah Lumpur Lapindo di masukan dalam ranah tindak pidana korupsi.
Dalam beberapa bulan terakhir ini RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT sebagai gerakan bersama aktivis petani,buruh, nelayan, miskin kota, mahasiswa, seniman,budayawan, lintas agama, LSM dan ORMAS menyatakan desakan ke pada KPK agar memberantas korupsi dengan tuntas tanpa tebang pilih termasuk mendesak agar Boedino, Sri Mulyani di tangkap dan di adili serta memeriksa keterkaitan SBY sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas kasus Century maupun kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi Parta demokrat.
Terkait dengan hal ancaman pembubaran KPK oleh PARTAI DEMOKRAT para penggiat anti korupsi mulai menyuarakan desakan pembubaran Partai Demokrat dan dipastikan tahun 2013 merupakan babak baru keruntuhan rezim reformasi SBY-Boediono.
Salam Juang Effendi Saman/RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar