RAMALAN DEMOKRASI dalam BAYANG-BAYANG SBY

RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT (RIM)
Demokrasi gaya SBY dalam acara yang diselenggarakan oleh KNPI dengan tema Presidential Lecture Indonesia Democracy Outlook di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/1/2013) terjebak ramalan demokrasi antara  Mazhab  dan perspektif.
SBY mestinya sadar sepenuhnya bahwa Demokrasi yg dianutnya saat ini adalah demokrasi liberal tanpa kendali, kebijakan ekonomi Nasional khususnya terhadap transaksi-transaksi Internasional sepenuhnya dikuasai asing terhadap aset-aset strategis bangsa seperti MIGAS, Tambang emas dan batu bara, hasil kelautan  termasuk sumber-sumber agraria lainnya.
Demokratisasi  sebagai perspektif sangat berbeda dengan yg dipahami rakyat, kerna SBY tidak menempatkan kedaulatan ekonomi dan politik sebagai pilar utama konstitusi. kerna SBY menjadikan demokrasi sebagai aliran ekonomi liberal yang sarat dengan kepentingan imprialisme dan Neokolonialisme, di Negara liberal kapitalisme berkembang pesat dangan kejahatan korporasi yg  tidak pro rakyat.
kerna sesungguhnya demokrasi bukan sekedar politik partisipasi pemilu dan peran serta dengan instrumen Partai dan kekuasaan, dan tidak juga sekedar memilih anggota DPR/D maupun Presiden, dan sistem demokrasi saat ini tepatnya dikuasai secara Oligarki, kerna sesungguhnya  yg paling hakiki dalam demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat.

Demokrasi pemilu saat ini hanya bersifat fungsional dan rutinitas mengakibatkan rakyat terbelah-belah sehingga mengabaikan esensi substansi sebagai tujuan idial bermasarakat, berbangsa dan bernegara.
@Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT

Negara terancam dikuasai asing.

RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT (RIM):
EKONOMI RAKYAT melawan NEOLIB
Negeri ini sedang mengalami keterpurukan diberbagai hal, mestinya tak lagi saling bertengkar dan menyalahkan sesama anak bangsa atas sesuatu yg dapat melukai perbedaan, kerna yg terpenting adalah merajut perbedaan sebagai dinamika dan memperkuat nilai-nilai persatuan melawan ancaman penguasaan asing atas aset-aset strategis negara dan sumber daya alam yg sedang dikuasai asing.

Mestinya Pengelola negara mengambil peran terdepan tidak membiarkan penistaan dan diskriminasi terhadap martabat kemanusian, baik dari segi ekonomi, politik, hukum dan sosial dan menghormati kaidah dan norma-norma yang hidup dalam masarakat, berbangsa dan bernegara.

Menghadapi musuh terbesar imprialisme dan Neokolonialisme asing dan agen-agen kapitalis di Indonesia, kejahatan korporasi yang berorientasi mengejar keuntungan pribadi dan pebisnis maupun kelompok adalah watak ekonomi liberal yang tidak pro rakyat. tata kelola pemerintahan dan kebijakan pengambil keputusan adalah persoalan yg mesti segera diperbaiki dan dirubah dengan sistem yg lebih baik. @Effendi Saman.

KEPALA NEGARA - Pemerintahan dan Blusukan gaya SBY

RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT (RIM)
TUGAS PRESIDEN Sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan antara lain:

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD;

2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian;

3. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;

4. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat

5.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

6. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.

7. Bersama DPR membentuk UU

8. menjalankan fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan Pembangunan;

9. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dll

Semua tugas dan fungsi strategis ini harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, dan yang terpenting menjadikan bangsa dan negara sebagai negara yang kuat dan berdaulat. Tapi sangat disayangkan tugas utama dan strategis ini relatif terabaikan dengan berbagai masalah yg dihadapi bangsa saat ini khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan, Penguasaan aset-aset negara dan pemberantasan korupsi. dan sangat disayangkan tugas yg besar ini justru mulai dikerjakan oleh Presiden dengan cara blusukan meniru gaya Jokowi, padahal cara tugas Blusukan ini cukup dikerjakan oleh aparat pemerintah yg BERSIFAT FUNGSIONAL dan  KARITATIF.
Lagi-lagi SBY MENGEJAR PENCITRAAN mengabaikan tugas utama konstitusinya sebagai Presiden.
@Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT (RIM)