Rakyat Indonesia Menggugat di Gaungkan dari Gedung Juang Bandung

   
                                                              Tampak Eggi Sudjana, Effendi Saman, Haris Rusli Motik dalam acara (Foto: BeritaHUKUM.com/put)
Sunday 18 Nov 2012 13:17:26

BANDUNG, Berita HUKUM - Acara Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia Menggugat yang di selenggarakan di Gedung Juang Bandung, Minggu (18/11) di buka oleh Effendi Saman ketua LBH Nusantara, yang merupakan Panitia dari agenda Nasional ini. Dalam kata pembukaanya Effendi menjelaskan bahwa, "secara politik bangsa Ini harus berdaulat, hari ini terbukti kita di nistakan oleh pihak-pihak asing, dimana hampir 70 % Sumber Daya Energi Nasional kita di kuasai asing, dan sebagian kecil yang masih tersisa bagi kepentingan Rakyat kita". Haris Rusli Montik mengatakan, "hari ini saya yang belum pernah menginjak gedung ini, saat ini dibimbing di Gedung Juang ini, dimana dulu Bung Karno, MasUd, Gatot Mangunpraja didakwa oleh kolonialisme, Sukarno didakwa dan diadili serta di penjara di tempat ini, dengan itu hari ini kita berkumpul, sebagai Bangsa Indonesia Mendakwa Kejahatan Imperialisme dan kapitalisme," ujarnya. Butuh waktu 2 tahun untuk menyatukan pandangan kita guna mengadakan Konsolidasi Nasional Indonesia Menggugat, ini merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim yang telah nyata-nyata menjual kekayaan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke telah berdiri bendera 2 negara Asing. Endang Sumarli membacakan tuntutan Rakyat Indonesia Menggugat, Konsolidasi dan rembuk rakyat Indonesia menggugat merupakan agenda untuk mencapai tujuan optimum, menghentikan kesalahan mengurus Negara ditangan pemerintahan SBY-Boediono. 1) Nasionalisasi pengelolaan kekayaan sumber daya alam khususnya sumber daya energi tak terbarukan di seluruh Indonesia, untuk di gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2) Melaksanakan reformasi agraria dengan memberikan hak dan kedudukan utama kepada rakyat dalam mengelola sumber daya Agraria. 3) Menuntut pemberantasan korupsi dengan segera memulai mengadili pelaku korupsi kasus Century, Kasus Hambalang. Para penggagas /Panitia Konsolidasi Rakyat Menggugat, Effendi Saman, Fadelis Giawa, Endang Soemarli, Helmut Hector Simamora, Ilham F.Wiratma, Daus Sapujagat.(bhc/put)

Tokoh Aktivis Bersatu, Untuk Mendakwa Rezim SBY - Parlemen

JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di Galery Café Cikini Jakarta Pusat, Senin (12/11) para aktivis menyatukan sikap untuk menggelar Konferensi Nasional Indonesia Mendakwa, yang          

akan diselenggarakan pa tanggal18 Nopember 2012 di

Gedung Indonesia Mengguggat, Bandung, Jawa Barat.

Para tokoh aktivis, terdiri dari Effendi Saman (LBH Nusantara), Agus Jabo Priyono (PRD), Masinton Pasaribu (REPDEM), Haris Rusly (Petisi 28), Salamudin Daeng (AEPI Jakarta), Hatta Taliwang (IEP Soekarno Hatta), Eggi Sudjana (SIRI), Gojali Harahap (Nasionalisme Centre), Roy Simanjuntak (BENDERA), Adhi Massardi (GIB), Beathor Suryadi (Pemuda Kebangsaan), Wenry Anshory Putra (FAM Indonesia), Arif Fachrudin (LMD), Erwin Usman (Aktivis Lingkungan).

Dalam pernyataannya, para aktivis menegaskan bahwa pengkhianatan demi pengkhianatan oleh reim SBY semakin telanjang di depan mata rakyat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda,cita-cita proklamasi dan amanat Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita dan nilai-nilai yang diperjuangkan para pahlawan pendiri bangsa tidak lagi dipedomani oleh para elit politik negeri ini. Pedoman utama pemerintah dalam membuat kebijakan adalah perintah lembaga keuangan internasional, Negara-negara imperialisme dan organisasi perdagangan internasional.


Tokoh Aktivis Menyampaikan Pandangannya Untuk Indonesia Mendakwa Sebagai Persiapan Konfrensi Nasional Yang Akan di Gelar di Gedung Indonesia Mengguggat, Bandung Jawa Barat (18/11). (Foto:ist)
Indonesia Mendakwa
Wednesday 14 Nov 2012 21:56:55

Salah satu tokoh aktivis, Salamudin Daeng (AEPI Jakarta),secara gamblang memaparkan betapa rezim SBY dan DPR semakin dalam membawa negeri ini ke dalam dominasi modal asing. Seluruh peraturan perudang-undangan dibuat atas perintah asing dan untuk kepentingan asing. Lebih dari 175 juta hektar wilayah Indonesia telah jatuh ketangan pemilik modal besar, dalam bentuk kontrak karya (KK) pertambangan, kontrak kerja migas (KPS/PSC), HPH, HTI, HTR kehutanan dan HGU perkebunan.

“Jumlahnya sudah setara 93 persen luas daratan Indonesia. Sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dikendalikan, dikontrol dan dikuasai modal asing,”jelas Salamudin Daeng.

Disisi lain, Hatta Taliwang (IEP Soekarno-Hatta),juga menegaskan bahwa sumber daya alam Negara di pertukarkan secara murah oleh rezim SBY untuk kehormatan pribadi dan keluargannya. Sikap murah SBY terlihat dalam kasus blok migas Tangguh, blok Mahakam,kasus Freeport, kasus divestasi Newmont, kasus Churcil, dan berbagai kasus penggadaian kekayaan alam Indonesia kepada pihak asing, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi presiden dan DPR dengan mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial rakyat.

Erwin Usman (Aktivis Lingkungan) menegaskan, tanah petani dirampas dengan semena-mena, upah buruh telah jauh pada tingkat yang paling rendah akibat harga-harga yang meningkat tajam, biaya pendidikan dan kesehatan sangat mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Para petani dan buruh yang menuntut hak ditembaki dengan semena-mena. Sementara korupsi semakin merajalela didalam seluruh sendi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, yang menyebabkan bangsa dan rakyat Indonesia semakin tenggelam dalam keterbelakangan, kemiskinan dan penderitaan.

Moralitas Rezim SBY dan DPR telah jatuh. DPR menjadi sarang korupsi, istana menjadi tempat mengampuni para koruptor dan Bandar narkoba. Mafia minyak hingga mafia narkoba merajalela di negeri ini hingga ke istana. Aparat penegak hukum Polisi, Hakim, Jaksa menjadi distributor narkoba. Akibatnya Negara dan rakyat disandra oleh para penghianat dan penjahat.

Para penguasa tampil sebagai sosok yang menganiaya rakyat sepanjang hari. Rezim SBY membiarkan warga Negara Indonesia, para TKI, dieksploitasi, dianiaya, dan diperkosa haknya dan diperkosa fisiknya serta dibunuh oleh aparat Negara lain. Saat ini tidak ada lagi tempat bagi rakyat di negeri ini untuk berlindung dan menuntut keadilan.

Beathor Suryadi (Pemuda Kebangsaan) yang memandu seluruh acara tersebut mengatakan, seluruh fakta tentang kebobrokan rezim SBY telah tampak sangat nyata dan memalukan bangsa dan rakyat negeri ini. Untuk itu,lanjut Beathor Suryadi, para aktivis yang berkumpul hari ini, sepakat mendakwa Rezim Presiden SBY dan Parlemen, sebagai pengkhiatan, karena telah mengkhianati semangat Sumpah Pemuda, Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah menjadikan perintah IMF, World Bank, ADB, WTO dan perintah Negara maju sebagai dasar dalam membuat UU dan kebijakan ekonomi politik serta tidak lagi mendasarkan dirinya pada konstitusi.

Haris Rusly (Petisi 28), menambahkan rezim SBY telah menjadi antek dan abdi dalem nekolim yang menjual bangsa dan Negara secara murah. Pemerintah telah melakukan penunjukan langsung (tanpa tender) Gas Tangguh Train 3 kepada Britis Petrolium (BP),pemerintah telah menggadaikan Migas Mahakam dengan Perusahaan Total E & P, pemerintah juga menjadi dalang dalam mengerdilkan Pertamina, pemerintah menghalangi kontrak Freeport, menghalangi investasi Newmont.

Sebagai pemimpin dan elite yang tidak terhormat karena telah mempertukarkan kekayaan Negara dan kedaulatan Negara demi penghargaan, puji-pujian murahaan dari Negara kapitalis global dan penjajah dengan mengorbankan kebutuhan dan kepentingan rakyat dan Indonesia.

Rezim ini dalam pandangan para aktivis juga sebagai pemimpin dan elit pelindung, dewan kehormatan, dewan Pembina, para koruptor dalam kasus Century, kasus pajak, kasus penyelewengan APBN (Hambalang, wisma atlit, IT KPU,dll).

Untuk itu para aktivis tersebut sepakat untuk mencanangkan hari-hari kedepan sebagai hari pendakwaan, penghakiman dan pengadilan oleh rakyat untuk menghukum rezim SBY.

“Kami mengajak seluruh rakyat untuk bersatu dan bergerak melakukan penghakiman dan pengadilan langsung kepada Parlemen dengan membubarkan DPR, dan anggotanya yang korup ditangkap dan dipenjarakan seberat-beratnya. Menyerukan kepada seluruh rakyat untuk mengambil alih, menasionalisasi seluruh sumber-sumber ekonomi strategis yang dikuasasi asing melalui revolusi,”demikian pernyataan sikap dari seluruh elemen aktivis tersebut.(bhc/rat)

Rakyat Indonesia Mengugat' Akan Longmarch ke Rumah Boediono

8 Dec 2012 21:15:40

Seribuinfo.Tk

"Ini adalah salah satu agenda 'Rakyat Indonesia Menggugat' dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia,"

Jakarta, Aktual.co,- Ratusan aktivis yang tergabung dalam "Rakyat Indonesia Menggugat" akan  lakukan aksi longmarch dan datangi rumah dinas Wakil Presiden Boediono pada Minggu (9/12).

"Ini adalah salah satu agenda 'Rakyat Indonesia Menggugat' dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia," kata koordinator lapangan, Salam Ilham ketika dihubungi lewat telepon di Bandung, (8/12).

Menurut Salam, aksi longmarch ini akan dimulai dari Taman Ismail Marzuki, Cikini Jakarta Pusat terus menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dan diakhiri di rumah Wakil Presiden Boediono.

"Kami bergerak dari TIM jam 10 pagi. Dan kemungkinan tiba di rumah Boediono antara jam 11 sampai 12 siangan. Sementara ini, kami sudah mendaftar (yang ikut aksi.red), antara 200 sampai 300 orang yah," kata Salam.

Aksi ini untuk mendorong KPK untuk menuntaskan segera kasus Century, Hambalang Wisma Atlet dan beberapa kasus korupsi lain yang dianggap lambat penyelesaiannya.

Sementara pada hari yang sama, KPK juga memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan acara fun bike yang dimulai pada pukul 6 pagi. Acara ini di pusatkan di Silang Monas Jakarta.

Pada acara itu juga, KPK akan menyelenggarakan 'Campaign Statement Bersama dan Penggalangan Tekad "Berani Jujur Hebat!. Hadir dalam acara ini beberapa Kementerian, lembaga negara.dan LSM 

Faizal Rizki

Aksi Seratusan Aktivis Anti Korupsi ke Rumah Boediono Dihadang Polisi

    Aksi Rakyat Menggugat Boediono (Foto: Aktual.co/Oke)

Efendy Saman selaku koordinator aksi mengatakan masih akan berkordinasi oleh polisi agar aksi ini bisa terus berjalan dengan lancar. "Polisi menghadang kami, tapi kami masih akan terus melanjutkan sampai bundaran Hotel Indonesia," tambahnya.

Jakarta, Aktual.co —  Seratusan aktivis anti korupsi dari berbagai organisasi bergerak ke rumah dinas Wakil Presiden Boediono. Hanya saja, sebelum tiba ke lokasi, para aktivis tertahan oleh hadangan polisi tepatnya di JL Cik Ditiro, Jakarta Pusat.

Puluhan polisi yang bersiaga di rumah dinas Boediono, mengalihkan jalur yang akan di lewati oleh massa aksi.

"Ini masih wilayah ring satu, mereka tidak bisa lewat," ungkap Suhendarman, salah seorang polisi yang mengamankan aksi, Minggu (9/12).

Hingga saat ini, massa aksi masih tertahan di Jl Lembang karena mereka tidak bisa melalui jalur yang telah direncanakan.

Efendy Saman selaku koordinator aksi mengatakan masih akan berkordinasi oleh polisi agar aksi ini bisa terus berjalan dengan lancar. "Polisi menghadang kami, tapi kami masih akan terus melanjutkan sampai bundaran Hotel Indonesia," tambahnya.

Epung Saepudin -

Danny Kosasih 9 Dec 2012 12:15:17