JABARTODAY.COM – BANDUNG
Sekitar 300 orang berkumpul di Gedung Indonesia Menggugat untuk mendakwa kejahatan imperialisme dan kapitalisme, Minggu (18/11). Dalam orasinya, Direktur Operasional LBH Nusantara Elmot menegaskan, secara politik bangsa ini harus berdaulat, karena terbukti kita dinistakan oleh pihak-pihak asing, dimana hampir 70 persen Sumber Daya Energi Nasional dikuasai asing, dan sebagian kecil yang masih tersisa bagi kepentingan rakyat.
Butuh waktu dua tahun bagi rakyat Indonesia untuk menyatukan pandangan guna mengadakan Konsolidasi Nasional Indonesia Menggugat. Hal ini sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim yang telah nyata-nyata menjual kekayaan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke telah berdiri bendera dua negara Asing.
Tuntutan Rakyat Indonesia Menggugat, Konsolidasi dan Rembuk Rakyat Indonesia adalah:
1) Nasionalisasi pengelolaan kekayaan sumber daya alam, khususnya sumber daya energi tak terbarukan di seluruh Indonesia, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
2) Melaksanakan reformasi agraria dengan memberikan hak dan kedudukan utama kepada rakyat dalam mengelola sumber daya Agraria.
3) Menuntut pemberantasan korupsi dengan segera memulai mengadili pelaku korupsi kasus Century, Kasus Hambalang.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua LBH Nusantara, Effendi Saman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dan menetapkan tersangka bagi Kepala BP Migas. “Dengan dibatalkannya UU Migas oleh MK (Mahkamah Konstitusi), meminta agar KPK memeriksa Kepala BP Migas untuk dijadikan tersangka, karena merugikan negara sebagai agen asing,” tegasnya.
Ke-300 orang hadir dalam kegiatan tersebut, yang terdiri dari para aktivis, ormas se-Jabar, Bali, Papua, Banten, Madiun, dan masyarakat Lapindo. Turut datang Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jabar Ilham. (AVILA DWIPUTRA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar