Mulai tahun ini 2013 Penguasa republik, Partai Politik dan anggota DPR/D akan disibukan dengan semua kegiatan yg terkait pemilu PILLEG dan PILPRES kegiatan yg menurut sebagaian orang sebagai PESTA DEMOKRASI tapi sesungguhnya bisa jadi bencana degradasi morak perebutan kekuasaan dan penghamburan uang negara dan uang rakyat, suap dan beli suara akan meruntuhkan norma-norma dan kaidah kemanusian. Salin tuding saling menistakan dan menghalalkan semua cara untuk memperebutkan kemenaran dan kekuasaan yang sebenarnya sangat nisbi.
Tapi kita tak bisa keluar dari jerat dan fenomena demokratisasi itu; Paham Liberalisasi politik dan ekonomi sangat kental mewarnai kepentingan kelompok, golongan hingga kepentingan asing yg menanmkan modal dan penguasaan sumber2 ekonomi di republik ini.
Sedikit sekali janji politik pemberi harapan yang dapat memastikan apakah pemilu dapat merubah kondisi bangsa ini, sementara itu partisipasi politik cendrung sekedar merespon keinginan para calon. Mestinya partisipasi rakyat dibangun dalam bentuk menentukan arah perubahan dengan ikut dalam perencanaan dan mengawal pelaksanaan pembangunan. Kontrak-kontrak politik yang disepakati antara calon wakil rakyat peserta pemilu dengan konstituen dalam bentuk jaminan adanya kepastian baik secara politik maupun secara hukum dengan konsekwensi diberikan sanksi yang ditetapkan oleh KPU maupun lembaga terkait.
Sementara itu keliatanya konsentrasi perhatian dan tanggungjawab sebagai pelaksana pembangunan baik dari institusi pemerintah maupun DPR/D dengan sendirinya akan terabaikan.
Rasa pesimis ini akan terhibur jika rakyat bergerak dan bergerak untuk menentukan arah perjuangan yg lebih baik.
@Effendi Saman RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT.
Mari Kita berpikir jernih dan pintar untuk menyuarakan dan memberikan Hak Suara Politik (HSP) dalam pemilihan apapun. Jangan tergoda janji tapi lihatlah fakta yang terus terjadi disekitar kita. Gunakan HSP anda dengan bijaksana. BACA : http://www.scribd.com/doc/123100278/Revolusi-Rakyat
BalasHapus