Jakarta (VoA-Islam) – Moralitas rezim SBY dan DPR sudah rusak, jatuh ke titik terendah. DPR menjadi sarang korupsi, istana menjadi tempat mengampuni (grasi) para koruptor dan bandar narkoba. Mafia minyak hingga mafia narkoba merajalela di negeri ini hingga ke dalam istana. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, jaksa, menjadi distributor narkoba. Akibatnya negara dan rakyat disandra oleh para pengkhianat dan penjahat.
Demikian terungkap dalam diskusi publik di Cikini Kafe, Senin (12/11) dengan topik “Mendakwa Rezim SBY-Parlemen Melalui Jalan Revolusi”. Hadir sejumlah pembicara dalam kalangan LSM dan elemen mahasiswa, diantaranya: Adhie Massardi, Hatta Taliwang, Effendi Saman (LBH Nusantara), Salamudin Daeng (AEPI-Jakarta), Haris Rusli (Petisi 28), Gojali Harahap (Nasionalisme Center), Roy Simanjuntak (Bendera), Masinton Pasaribu (Repdem) dan para aktivis lainnya.
Pengkhianatan demi pengkhianatan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin telanjang di depan mata rakyat Indonesia. Semakin jelas, SBY adalah kaki tangan kapitalis, setiap kebijakannya adalah kepatuhan mengikuti perintah lembaga keuangan internasional, negara-negara imperialis dan organisasi perdagangan internasional.
“SBY sudah menjadi jongos Inggris yang kapitalis. Seharusnya bukan SBY yang datang untuk mendapat penghargaan, tapi ratu Inggris yang datang ke Indonesia. Kami curiga, RUU Kamnas yang sedang digodok DPR adalah dalam rangka untuk menjaga modal asing di negeri ini,” kata Hatta Taliwang.
Para aktivis juga menyebut rezim SBY dan kroni-kroninya telah tuli dan hilang hati nuraninya. Rezim SBY telah melahirkan generasi yang tak punya perasaan. Presiden SBY dan DPR adalah pengkhianat nomor wahid. “Setelah gerakan moral, selanjutnya aka nada gerakan politik untuk menggulingkan SBY,” kata Adhie Massardi
Pemerintah SBY dan DPR telah membawa negeri ini ke dalam dominasi modal asing. Seluruh peraturan perundang-undangan dibuat atas perintah asing dan untuk mewadahi kepentingan asing.
Lebih dari 175 juta hektar wilayah Indonesia telah jatuh ke tangan pemilik modal besar, dalam bentuk kontrak karya (KK0 pertambangan, kontrak kerja migas, HPH, HTI, HTR Kehutanan dan HGU perkebunan. Jumlahnya sudah setara 93 persen luas daratan Indonesia. Sebagian besar tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dikendalikan, dikontrol dan dikuasai asing.
Sumber daya alam negara dipertukarkan secara murah oleh rezim SBY untuk kehormatan pribadi dan keluarganya. Sikap murahan SBY terlihat dalam kasus blok migas Tangguh, blok Mahakam, kasus Freeport, kasus divestasi Newmont, kasus Churchill, dan berbagai kasus penggadaian kekayaan alam Indonesia kepada pihakl asing, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi presiden dan DPR dengan mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial rakyat.
Tanah petani dirampas dengan semena-mena, upah buruh telah jatuh pada tingkat yang paling rendah akibat harga-harga yang meningkat tajam, biaya pendidikan dan kesehatan sangat mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Sementara korupsi semakin merajalela di sluruh sendi penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Tak hanya itu, pemerintah SBY membiarkan warga negara Indonesia, para TKI, dieksploitasi, dianiaya, dan diperkosa oleh aparat negara lain. Saat ini tidak ada lagi tempat bagi rakyat di negeri ini untuk berlindung dan menuntut keadilan. Seluruh fakta tentang kebobrokan rezim ini telah tampak sangat nyata dan memalukan bangsa dan rakyat negeri ini. Sudah saatnya SBY lengser, negeri ini sudah sedemikian rusak! Desastian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar